MySotoyMind / selewat

tiba-tiba sibuk ala lembaga pemerintah

Disclaimer: Sebenernya sudah agak lama mau ngebahas gimana harusnya pemerintah menilai penyerapan anggaran lembaga-lembaga pembantunya. Cuma sebagai orang yang menjunjung budaya kesopanan alias ngeri bahasan asal-asalan-sok-tahu-sok-kece ala warkop saya ini malah jadi bumerang dan kena UU ITE (eh ini tentang apa sih isi pasal-pasalnya? Harusnya lebih banyak sosialisasinya ya, biar KITA lebih paham batasan-batasan ‘dunia baru’ yang asik ini) maka baru sekarang saya posting hasil semedi setahun yang lalu.

Bukan rahasia lagi kalau tiap akhir tahun banyak kementerian yang ‘tiba-tiba sibuk’ mengadakan kunjungan atau studi banding atau proyek apalah-apalah. Dan semua orang yang nonton berita bukan cuma sinetron tv ngeh sama taktik ‘tiba-tiba sibuk’ ini. Mereka terpaksa sibuk supaya anggaran yang didapat dari perumusan tahun sebelumnya habis. Dari bisik-bisik yang saya dengar, kalau anggaran ada sisanya artinya penyerapan program lembaga tersebut tidak berhasil dan akan berpengaruh ke kucuran dana tahun berikutnya.

Misalnya nih, satu lembaga buat program meningkatkan efisiensi kerja dengan anggaran pembelian laptop supaya karyawan bisa kerja dimana dan kapan saja. Setelah rancangan anggaran disetujui, dana pemerintah pun turun. Masalahnya kalau total jumlah pegawai ada 10 orang tapi yang sering tugas keluar kantor hanya 3 orang saja, maka membeli 10 laptop akan jadi mubazir karena sebenarnya sudah ada PC. Tapi kalau cuma beli 3 laptop pasti ada sisa uang dari 7 laptop yang gak terbeli. Uang sisa ini harus dikembalikan ke pemerintah dan lembaga tersebut biasanya dianggap punya penyerapan anggaran yang buruk. Parahnya, rapor penyerapan anggaran ini bisa mempengaruhi kucuran dana untuk program tahun depan, otomatis banyak lembaga yang ngeri anggarannya disunat. Dan untuk antisipasi kebanyakan lembaga membelanjakan saja dana tersebut meskipun nilai manfaatnya bisa dibilang tidak ada. Sayang kan uang negara terbuang percuma?

Sistem ukur ini memang paling gampang, toh cuma audit dari anggaran yang diberikan dibagi jumlah barang yang ada, masalah barang punya manfaat pakai atau nggak ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan pengukuran. Trus gimana? Manfaat satu program kan juga gak bisa langsung terukur di tahun yang sama?

Menurut saya penilaian penyerapan anggaran bukan hanya dari sisi akuntansinya tapi juga harus dilihat goal yang tercapai. Biasanya dalam proposal akan disebutkan apa saja renacana kerja, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan bisa tercapai dari program tersebut. Nah pertimbangan penyerapan anggaran juga harus liat hasil yang dicapai ini. Pemerintah harus punya satu sistem pengukuran hasil kinerja tiap lembaga yang berbentuk sistematis. Misalnya mesin A yang dibeli dengan harga X dapat menghasilkan berapa keuntungan, sedangkan mesin B dengan harga Y bisa menghasilkan berapa keuntungan. Mana yang lebih efisien dari segi biaya dan optimal dari sisi keuntungan. Kalau dengan anggaran yang lebih sedikit tapi hasilnya baik artinya penyerapan anggaran sudah cukup dan bisa menjadi jaminan program-program tahun depan disetujui.

Pasti teori sotoy saya ini banyak kekurangan bahkan bisa jadi salah besar, tapi anggap saja tulisan ini sebagai laporan bahwa ada ‘bocor alus’ yang bisa ditanggulangi dengan regulasi yang lebih baik. Supaya saya yang kerja capek dan harus rela kena macet sana sini rela gajinya dipotong pajak karena penyelenggaraan negara makin hari semakin baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s